APRIL

Halo April!
Selamat datang lagi di hidup saya ....
Seperti biasa kamu datang untuk mengurangi sisa waktu saya ....
Waktu saya untuk kuliah, bermain, berorganisasi, berkumpul bersama orang-orang yang saya sayangi
yaaa but that's life

Now I prove that LIFE IS TIME = TIME IS LIFE

Every seconds in my life seems so precious now...

Semakin dewasa, memang semakin banyak tanggung jawab yang datang atau bahkan yang saya pilih untuk datang...
Dapat amanah baru sebagai Ketua Kelompok Studi Administrasi Fiskal 2013 membuat saya belajar untuk bisa membagi waktu untuk semua orang yang berharga di hidup saya dengan A.D.I.L
Entah sudah adil atau belum, tapi saya lakukan yang mampu saya lakukan...

Saya juga belajar bagaimana memisahkan pertemanan dengan profesionalisme...
Belajar lebih banyak mendengarkan, tetap tersenyum mendengar seluruh pendapat, kritik dan masukan yang masuk .... walau kadang me.nya.kit.kan.
hahaha tapi tenang, ini baru permulaan :)

Belajar memahami bahwa keputusan yang saya hasilkan memang tidak bisa menyenangkan dan memuaskan semua pihak, walaupun saya sangat ingin................
Belajar bahwa senyum mereka didepan saya berakhir pada umpatan dan kekecewaan dibelakang saya ....

Saya mohon maaf, tapi mari sama-sama belajar :)

Reformasi Pajak Lahir Dengan Empat Sasaran

      Reformasi pajak dimulai di Indonesia sejak akhir tahun 1983 dengan kebijakan Pembaruan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN). Kebijakan ini merupakan upaya langsung pemerintah dalam mempengaruhi peningkatan angka penerimaan negara dalam APBN sehingga dapat dianggap sebagai salah satu kebijakan terpenting dalam rangka merombak kelemahan struktural APBN. PSPN sendiri muncul ketika pemerintah waktu itu menjalankan Pelita IV. Kelesuan perekonomian dunia, kemerosotan harga minyak bumi dan komoditi tradisional lain serta lemahnya daya saing produksi Indonesia menjadi alasan dikeluarkannya kebijakan PSPN ini.

            Reformasi perpajakan pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat memperlihatkan hasilnya. Reformasi perpajakan memerlukan penyesuaian terhadap sikap, perilaku dan sistem nilai masyarakat terhadap pajak. Termasuk dalam “masyarakat” disini adalah aparat pajak dan birokrasi pemerintah lainnya. Pada dasarnya reformasi perpajakan ditujukan untuk peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun perlu disadari bahwa peningkatan penerimaan pajak adalah untuk pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan harus taat azas dengan konsep yang telah disetujui yaitu trilogi pembangunan; pemerataan, stabilitas dan pertumbuhan.

            Di banyak negara yang mengadakan PSPN, pelaksanaan PSPN dalam lima tahun pertama biasanya difokuskan pada pemasyarakatan sistem perpajakan yang baru, dengan tujuan memantapkan basis pajak. Namun tidak demikian dengan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai tuntutan yang amat mendesak, yang mencakup tidak kurang dari empat macam sasaran; yaitu :

1. Pemasyarakatan PSPN dengan menguatkan basis pajak.

2. Meningkatkan penerimaan pajak guna mengatasi kelangkaan dana anggaran negara akibat kemerosotan penerimaan dalam negeri lainnya. Pada tahap awal pelaksanaan PSPN, sesungguhnya target nomor dua ini kontradiktif dengan targer nomor satu.

3. Memperbaiki citra aparat pajak.

4. Memperbaiki citra pajak itu sendiri dengan menghapus sindrom pajak yang telah diwariskan oleh penjajah selama lebih dari tiga abad.

Aprilia Nurjannatin

Ilmu Administrasi Fiskal

Universitas Indonesia

Sumber :

Prawiro, Radius, dkk. 1988. Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan. Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan

adn

saya sudah sayang ....

perlu tidak?

saya sempat berpikir apakah kamu berhak untuk menjadi bagian dari cerita saya di dalam tong sampah ini?

apa kamu perlu dituliskan agar sewaktu-waktu saya ingat bahwa kamu pernah ada di hidup saya

entah sebagai apa namanya

yang saya tahu, kamu pernah datang untuk kemudian menghilang

sebegitunya tanpa jejak

kemudian yang saya tahu saat itu adalah saya harus "menghilang" juga

"menghilangkan" semua yang harusnya sudah hilang haha

 bingung ya?

ya karena kamu sebegitunya membuat saya bingung

dan eng ing eng 

guess what?

kamu datang lagi!

dan semua yang sudah saya hilangkan memaksa untuk ditorehkan lagi

kali ini lebih dalam

tolong!

AWAN MENDUNG DI PARTAI SEGITIGA BIRU

“Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrecly and applying the wrong remedies” –Groucho Marx

                Quote diatas saya rasa sangat tepat untuk menggambarkan mengenai situasi politik Negeri ini. Seluruh headline media massa sedang sibuk memberitakan mengenai dualisme dari seorang Susilo Bambang Yudhoyono yang berujung pada sebuah role conflict. Menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai berlambang segitiga sekaligus merupakan pemimpin sebuah Negeri dengan kompleksitas permasalahan yang ruwet tentu bukan hal mudah yang harus dihadapi. Pro kontra pun muncul sebagai bentuk opini atas nama demokrasi. Dikebiri, begitu istilah yang saat ini ramai digunakan untuk menggambarkan posisi Anas Urbaningrum sebagai seorang Ketua Umum Partai pemenang pemilu 2004 dan 2009 ini.

                Jika saya diizinkan menelisik kebelakang, memutar jarum waktu sebagai sebuah refleksi, ke-Agung-an Demokrat tampaknya mulai runtuh sejak kasus wisma atlet yang menyeret mantan Bendaharawan Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin muncul ke permukaan dan diberitakan secara terus-menerus oleh media massa. Kemudian menyusul Angelina Sondakh dan Andi Mallarangeng.  Walaupun banyak pihak masih memperdebatkan soal dugaan keterkaitan Anas Urbaningrum di kasus Hambalang, namun pendapat masyarakat sudah mengarah kepada prasangka  buruk yang berakhir dengan justifikasi dan kemudian ditutup dengan sempurna oleh hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting pada 3 Februari 2013.

          Delapan koma tiga persen (8,3%) hasil yang didapatkan oleh Partai Demokrat terkait dengan elektabilitas parpol cukup menjadi sebuah tamparan keras bagi seluruh anggota, simpatisan dan kader partai ini. Dan kembali kepada paragraf pertama dari tulisan ini, SBY sebagai ketua Majelis Tinggi memutuskan untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan. Hal signifikan yang beliau lakukan adalah dengan penandatanganan pakta integritas pada Minggu 10 Februari di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor. Anas tidak hadir dalam acara ini karena dikabarkan sakit.

          Banyak yang kecewa dan khawatir atas keputusan ini. Mereka yang kontra mengganggap bahwa dengan “turun-langsung” nya SBY dalam mengurusi gejolak yang sedang terjadi di partai ini akan membuat fokus untuk mengurusi Negara menjadi pecah dan berujung pada ketidakstabilan kondisi politik dalam Negeri.

           Melihat fenomena politik ini, saya akan mencoba menganalisa dari kacamata yang berbeda. Sebagai seorang pemimpin yang menempati pucuk pimpinan tertinggi dari sebuah organisasi yang dibangun dan dibesarkan dengan susah payah, sangat manusiawi jika pada akhirnya SBY memutuskan untuk mengambil alih proses politik di dalam tubuh Partai Demokrat. Namun yang saya sesalkan disini adalah kurang adanya komunikasi yang komperehensif dan terpadu antara SBY selaku Ketua Majelis Tinggi (Pendiri dan Pembesar partai) dengan Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum yang dipilih berdasarkan hasil kongres yang diselenggarakan pada tahun 2010-yang berarti-mayoritas kader dan simpatisan Demokrat saat itu percaya pada Anas. Padahal jika ditarik sebuah benang merah, terdapat kesamaan visi untuk “menyelematkan” Demokrat dari kehancuran yang lebih parah. Sama-sama ke Depok, tapi yang satu naik Commuter Line yang satu nya naik P54. Hahaha.

         Mengenai kekhawatiran publik bahwa urusan Pemerintahan akan menjadi terbengkalai dengan “terjun-langsung” nya SBY dalam kemelut internal Demokrat, maka yang perlu dilakukan SBY adalah menunjukkan hasil nyata bahwa di penghujung masa kepemimpinannya sebagai seorang Presiden dia bisa meninggalkan jejak di hati masyarakat sebagai sebuah pemimpin yang sukses membawa perubahan. Mudah? Siapa bilang. Kerja keras, sungguh-sungguh dan solidaritas seluruh aparatur pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini.  Media massa pun sebaiknya harus belajar bagaimana memberitakan secara “seimbang” dan “objektif”. Jangan terus-menerus cecoki bangsa ini dengan pesimisme, prasangka dan pola pikir yang berujung pada kehancuran.

        Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak sesuai atau sepantasnya untuk dituliskan. Jika terdapat kesalahan, penulis tentu sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

-Aprilia Nurjannatin-

Depok, 11 Februari 2013

Sumber :

Harian Seputar Indonesia edisi Senin 11 Februari 2013

Harian Kompas edisi Senin 11 Februari 2013

Fisipers UI #26 Edisi Desember 2012s