abu abu itu tidak hitam tidak juga putih
abu abu itu hanya pencampuran dari keduanya
tidak tegas
tidak berpendirian
labil
dan abu abu itu adalah saya
Wednesday, January 12, 2011
BlackBerry Tidak Pernah Bayar Pajak di Indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memperkirakan pendapatan bersih produsen BlackBerry (BB), Research in Motion (RIM), di Indonesia mencapai Rp2,268 triliun per tahun tanpa menyetorkan pajak ke pemerintah Indonesia.
"Dengan rata-rata menagih 7 dolar AS/orang/bulan, RIM menangguk pemasukan bersih Rp189 miliar/bulan atau Rp2,268 triliun/tahun," kata kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa, Henry Subiakto, di Jakarta, Rabu.
Itu uang rakyat Indonesia untuk RIM," ujarnya. Ia menegaskan sampai saat ini produsen BlackBerry, Research in Motion (RIM), dalam mengoperasikan BlackBerry di tanah air tidak menyetorkan pajak sepeserpun ke Indonesia.
Perusahaan itu juga tidak membangun infrastruktur jaringan dalam bentuk apapun di tanah air karena seluruhnya menggunakan jaringan milik enam operator telekomunikasi di Indonesia. Pihaknya merasa sangat perlu untuk memberikan peringatan kepada RIM yang mengoperasikan BlackBerry di Indonesia.
Saat ini pihaknya mencatat ada sekitar 3 juta pelanggan RIM/BlackBerry (BB) di Indonesia yang terdiri dari 2 juta pelanggan resmi dan 1 juta lainnya "black market".
"Salahkah kita meminta 'jatah' buat NKRI seperti tenaga kerja, konten lokal, menuntut untuk menghormati dan mematuhi ketentuan Hukum dan UU di RI yang berdaulat ini," katanya.
"Dengan rata-rata menagih 7 dolar AS/orang/bulan, RIM menangguk pemasukan bersih Rp189 miliar/bulan atau Rp2,268 triliun/tahun," kata kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa, Henry Subiakto, di Jakarta, Rabu.
Itu uang rakyat Indonesia untuk RIM," ujarnya. Ia menegaskan sampai saat ini produsen BlackBerry, Research in Motion (RIM), dalam mengoperasikan BlackBerry di tanah air tidak menyetorkan pajak sepeserpun ke Indonesia.
Perusahaan itu juga tidak membangun infrastruktur jaringan dalam bentuk apapun di tanah air karena seluruhnya menggunakan jaringan milik enam operator telekomunikasi di Indonesia. Pihaknya merasa sangat perlu untuk memberikan peringatan kepada RIM yang mengoperasikan BlackBerry di Indonesia.
Saat ini pihaknya mencatat ada sekitar 3 juta pelanggan RIM/BlackBerry (BB) di Indonesia yang terdiri dari 2 juta pelanggan resmi dan 1 juta lainnya "black market".
"Salahkah kita meminta 'jatah' buat NKRI seperti tenaga kerja, konten lokal, menuntut untuk menghormati dan mematuhi ketentuan Hukum dan UU di RI yang berdaulat ini," katanya.
Fasli Jalal: Seleksi Mandiri Dianggap Tak Sehat, PTN Wajib Utamakan SNPTN
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menegaskan, perguruan tinggi negeri di Indonesia wajib mendahulukan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri.
"Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri yang sudah menjadi konsensus sejak dari draf dan telah didiskusikan serta mendapat persetujuan dari semua rektor perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia," katanya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia di sela konferensi "Regional Center of Expertise (RCE) Education for Sustainable Development (ESD)", mereka setuju untuk melaksanakan seleksi mandiri setelah dilakukan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
"Jadi, bagi PTN yang sudah telanjur membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri kami persilakan, tetapi pelaksanaan tes seleksi harus tetap setelah SNMPTN," katanya.
Ia mengatakan, sesuai kebijakan baru, PTN harus memberikan proporsi sebesar 60 persen penjaringan mahasiswa melalui seleksi nasional. Seleksi tersebut terbagi menjadi dua, yakni SNMPTN dan Penelusuran Bibit Unggul (PBU).
Proporsi yang ditetapkan untuk kedua seleksi nasional itu diserahkan kembali kepada setiap PTN. Untuk 40 persen kuota lainnya bisa digunakan PTN untuk seleksi mandiri, seperti di UGM yang mengadakan Ujian Masuk (UM).
"Hal itu sudah menjadi konsensus yang harus disepakati oleh siapapun agar semua anak bisa tersaring secara nasional dengan proporsi yang besar," katanya.
Menurut dia, selama ini seleksi mandiri yang dibebaskan di setiap PTN dinilai kurang sehat karena memberikan proporsi yang sedikit untuk seleksi nasional dan sebagian besar berdasarkan penilaian dari PTN yang bersangkutan. "Kami akan melakukan kontrol dalam pelaksanaan seleksi tahun ini. Kami tidak akan menekankan pada sanksi, tetapi lebih pada 'self control' untuk menjalankan apa yang sudah disepakati," katanya.
"Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri yang sudah menjadi konsensus sejak dari draf dan telah didiskusikan serta mendapat persetujuan dari semua rektor perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia," katanya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia di sela konferensi "Regional Center of Expertise (RCE) Education for Sustainable Development (ESD)", mereka setuju untuk melaksanakan seleksi mandiri setelah dilakukan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
"Jadi, bagi PTN yang sudah telanjur membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri kami persilakan, tetapi pelaksanaan tes seleksi harus tetap setelah SNMPTN," katanya.
Ia mengatakan, sesuai kebijakan baru, PTN harus memberikan proporsi sebesar 60 persen penjaringan mahasiswa melalui seleksi nasional. Seleksi tersebut terbagi menjadi dua, yakni SNMPTN dan Penelusuran Bibit Unggul (PBU).
Proporsi yang ditetapkan untuk kedua seleksi nasional itu diserahkan kembali kepada setiap PTN. Untuk 40 persen kuota lainnya bisa digunakan PTN untuk seleksi mandiri, seperti di UGM yang mengadakan Ujian Masuk (UM).
"Hal itu sudah menjadi konsensus yang harus disepakati oleh siapapun agar semua anak bisa tersaring secara nasional dengan proporsi yang besar," katanya.
Menurut dia, selama ini seleksi mandiri yang dibebaskan di setiap PTN dinilai kurang sehat karena memberikan proporsi yang sedikit untuk seleksi nasional dan sebagian besar berdasarkan penilaian dari PTN yang bersangkutan. "Kami akan melakukan kontrol dalam pelaksanaan seleksi tahun ini. Kami tidak akan menekankan pada sanksi, tetapi lebih pada 'self control' untuk menjalankan apa yang sudah disepakati," katanya.
Mendiknas: Silakan Sekolah Atur Ujian Sendiri
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Tahun 2011 ini, Kementrian Pendidikan Nasional tidak akan mengeluarkan aturan tehnis terkait pelaksanaan ujian sekolah (Usek). Meskipun ujian tersebut juga akan digunakan sebagai bahan penghitungan bagi penentuan kelulusan siswa selain ujian nasional (UN).
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengatakan, sekolah berhak mengatur pelaksanaan Usek tahun 2011 tanpa menunggu petunjuk teknis dari pemerintah. Pasalnya, menurut Mendiknas, Usek merupakan ujian yang dilaksanakan oleh sekolah secara langsung dan bukan oleh pemerintah (Kementerian).
"Namanya juga ujian sekolah ya silakan sekolah. Nanti kalau saya mengatur malah muncul pertanyaan, yok opo ujian sekolah kok menteri melu ngatur," tandas Mendiknas usai membuka Konferensi Pusat Regional Ahli Education for Sustainable Development (ESD) di Gedung Pascasarjana UGM, Rabu (12/1).
Pemberian kewenangan kepada sekolah tersebut dikatakannya, mengikuti pengertian bahwa sekolah lebih mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengetes kemampuan akademis siswanya. Hanya saja untuk menentukan kelulusan, tetap akan dilakukan penggabungan nilai Usek dan UN.
Dengan ketentuan tersebut, Usek ditegaskannya harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN. “Standar minimalnya kalau digabung adalah 5,5 nilai rata-ratanya. Dan ujian sekolah harus sebelum UN, nanti kalau UN dapat nilai empat, tahu-tahu ujian sekolahnya nilainya 12 kan nggak mungkin. Jadi ya sebelum UN,” tambahnya.
Konferensi di UGM itupun dihadiri oleh 200 orang peserta termasuk 20 orang dari wakil-wakil negara Asia-Pasifik, seperti: Jepang, Korea, India, Thailand, Filipina, Kambodia dan Malaysia. Konferensi yang dihadiri peserta yang terdiri dari kalangan pemerintah, dosen, guru, aktivis LSM, kalangan profesional dan mahasiswa pascasarjana dari berbagai daerah di Indonesia.
Konferensi yang akan digelar hingga 15 Januari 2011 ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan United Nation University .Ketua Pelaksana Konferensi Prof Dr Retno Sunarminingsih, mengatakan, konferensi ini akan membahas upaya-upaya penyelamatan bumi melalui kegiatan pendidikan dimulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengembangan berkelanjutan, agar pengembangan dan pelaksanaan Program ESD berbasis Komunitas sangat perlu diselenggarakan.
“Hal itu dapat dicapai melalui kerjasama antar institusi-institusi pendidikan dengan masyarakat yang didukung oleh instansi-instansi terkait dan industri seperti program Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) di perguruan tinggi,” kata Retno.
Retno menambahkan, pada konferensi ini juga disampaikan tentang kebijakan pemerintah dan program-program aksi yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi, sekolah, LSM, dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengembangan berkelanjutan atau sustainable development.
Selain itu, juga didiskusikan 50 makalah dan poster tentang topik-topik pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, energi terbarukan, green economic, perdamaian, demokrasi dan keragaman budaya, ekosistem and keamanan pangan, kesehatan dan managemen air bersih serta pendidikan untuk pengembangan berkelanjutan (education for sustainable development, ESD) di sekolah-sekolah.
Di akhir konferensi, kata Retno, akan disampaikan Deklarasi Yogyakarta, yaitu tentang Rencana Aksi Education for Sustainable Development berbasis Masyarakat (Community based-ESD Action Plan). Melalui deklarasi ini diharapkan praktek-praktek baik ESD berbasis masyarakat dapat disebarluaskan khususnya di Indonesia dan di Asia Pasific. “Kita berharap program-program aksi penyelamatan bumi melalui Program ESD berbasis masyarakat dapat semakin meluas dan berkelanjutan,” kata Retno.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengatakan, sekolah berhak mengatur pelaksanaan Usek tahun 2011 tanpa menunggu petunjuk teknis dari pemerintah. Pasalnya, menurut Mendiknas, Usek merupakan ujian yang dilaksanakan oleh sekolah secara langsung dan bukan oleh pemerintah (Kementerian).
"Namanya juga ujian sekolah ya silakan sekolah. Nanti kalau saya mengatur malah muncul pertanyaan, yok opo ujian sekolah kok menteri melu ngatur," tandas Mendiknas usai membuka Konferensi Pusat Regional Ahli Education for Sustainable Development (ESD) di Gedung Pascasarjana UGM, Rabu (12/1).
Pemberian kewenangan kepada sekolah tersebut dikatakannya, mengikuti pengertian bahwa sekolah lebih mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengetes kemampuan akademis siswanya. Hanya saja untuk menentukan kelulusan, tetap akan dilakukan penggabungan nilai Usek dan UN.
Dengan ketentuan tersebut, Usek ditegaskannya harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN. “Standar minimalnya kalau digabung adalah 5,5 nilai rata-ratanya. Dan ujian sekolah harus sebelum UN, nanti kalau UN dapat nilai empat, tahu-tahu ujian sekolahnya nilainya 12 kan nggak mungkin. Jadi ya sebelum UN,” tambahnya.
Konferensi di UGM itupun dihadiri oleh 200 orang peserta termasuk 20 orang dari wakil-wakil negara Asia-Pasifik, seperti: Jepang, Korea, India, Thailand, Filipina, Kambodia dan Malaysia. Konferensi yang dihadiri peserta yang terdiri dari kalangan pemerintah, dosen, guru, aktivis LSM, kalangan profesional dan mahasiswa pascasarjana dari berbagai daerah di Indonesia.
Konferensi yang akan digelar hingga 15 Januari 2011 ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan United Nation University .Ketua Pelaksana Konferensi Prof Dr Retno Sunarminingsih, mengatakan, konferensi ini akan membahas upaya-upaya penyelamatan bumi melalui kegiatan pendidikan dimulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengembangan berkelanjutan, agar pengembangan dan pelaksanaan Program ESD berbasis Komunitas sangat perlu diselenggarakan.
“Hal itu dapat dicapai melalui kerjasama antar institusi-institusi pendidikan dengan masyarakat yang didukung oleh instansi-instansi terkait dan industri seperti program Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) di perguruan tinggi,” kata Retno.
Retno menambahkan, pada konferensi ini juga disampaikan tentang kebijakan pemerintah dan program-program aksi yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi, sekolah, LSM, dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengembangan berkelanjutan atau sustainable development.
Selain itu, juga didiskusikan 50 makalah dan poster tentang topik-topik pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, energi terbarukan, green economic, perdamaian, demokrasi dan keragaman budaya, ekosistem and keamanan pangan, kesehatan dan managemen air bersih serta pendidikan untuk pengembangan berkelanjutan (education for sustainable development, ESD) di sekolah-sekolah.
Di akhir konferensi, kata Retno, akan disampaikan Deklarasi Yogyakarta, yaitu tentang Rencana Aksi Education for Sustainable Development berbasis Masyarakat (Community based-ESD Action Plan). Melalui deklarasi ini diharapkan praktek-praktek baik ESD berbasis masyarakat dapat disebarluaskan khususnya di Indonesia dan di Asia Pasific. “Kita berharap program-program aksi penyelamatan bumi melalui Program ESD berbasis masyarakat dapat semakin meluas dan berkelanjutan,” kata Retno.
Sunday, January 9, 2011
FOKUS
terlalu banyak yang saya ingin ceritakan, namun memang kelihatannya waktu yang tidak memungkinkan ... karena sekarang yang saya bisa lakukan hanya satu ...
jadi maaf kalau tidak bisa banyak meng update (siape juga yang marah pril -.-)
wassalam !
FOKUS !!!
jadi maaf kalau tidak bisa banyak meng update (siape juga yang marah pril -.-)
wassalam !
Subscribe to:
Posts (Atom)